www.detik.com | 07-04-2011

Jakarta – Babak baru pertarungan politik sepertinya akan segera dimulai. Judul besarnya, ‘Kontrak Baru Koalisi’. Guliran tema baru ini sebenarnya merupakan sekuel dari gonjang-ganjing politik pasca voting hak angket mafia pajak beberapa waktu lalu. Partai Demokrat sebagai pihak yang merasa paling berkepentingan, menganggap bahwa koalisi harus diformat ulang.

Petinggi partai berlambang mercy tersebut menuding bahwa koalisi tidak lagi harmonis. Ujung-ujungnya, ketidakharmonisan akan mengganggu bahkan menggagalkan program-program strategis pemerintah di DPR. Benarkah klaim ini?

Mencari kebenaran atas klaim ini menjadi urgen, sebab klaim inilah yang menjadi titik tolak penyusunan kontrak baru koalisi. Bila benar, maka koalisi memang layak untuk dirombak. Namun bila tidak terbukti, tentu motif ajuan kontrak koalisi menjadi absurd dan patut dipertanyakan.

Starting point analisa harus berasal dari visi SBY pada masa jabatannya kedua. Dalam pidato politik jelang kampanye 2009, SBY menjanjikan dua hal. Kesejahteraan rakyat dan pemerintahan yang bersih. Mari kita kupas satu per satu. Dalam hal kesejahteraan rakyat, setidaknya ada tiga hal strategis yang dapat dijadikan sampel analisa. Kesejahteraan petani, bantuan pendidikan dan bantuan langsung terhadap penduduk kurang mampu.

Data APBN 2011 menunjukkan, DPR telah menyetujui ajuan pemerintah untuk subsidi
pupuk sebesar 16,3 triliun rupiah dan subsidi benih sebesar 120 miliar rupiah untuk petani.

Untuk bantuan pangan langsung terhadap penduduk kurang mampu, anggota koalisi di DPR juga menyetujui anggaran sebesar 15,2 triliun rupiah. Sementara untuk bantuan pendidikan, DPR juga menyepakati anggaran BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sebesar 16,8 triliun rupiah. Bukan hanya berhenti sampai disini, anggota koalisi yang tergabung dalam DPR pun menyepakati usulan pemerintah dalam hal yang tidak populis. Contohnya, usulan pembatasan penggunaan bbm bersubsidi.

Sudah menjadi rahasia umum, tidak ada satupun partai yang mau dituding menjadi pendukung naiknya harga bbm. Namun karena setgab koalisi sudah menyepakati, anggota koalisi di DPR pun akhirnya menyetujui langkah-langkah pembatasan penggunaan bbm bersubsidi. Efeknya, pemerintah dapat menghemat anggaran sebesar Rp 4 triliun

Koalisi Tidak Sama dengan Kolusi

Rasa-rasanya melihat angka-angka di atas, sulit untuk menemukan bukti letak ketidakharmonisan antar parpol pendukung koalisi di DPR dan pemerintah. Tidak ada satupun program strategis SBY yang bertujuan mensejahterakan rakyat, yang dengan sengaja diganjal atau ditolak oleh DPR. Bahkan dalam hal yang sangat tidak populer seperti pembatasan subsidi bbm, anggota parpol koalisi rela menjadi bemper pemerintah di DPR. Lantas dimanakah letak ketidakharmonisannya? Titik tegang koalisi justru ada pada poin mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Ketegangan meningkat saat anggota koalisi mempelopori hak angket penuntasan skandal Bank Century yang ditengarai merugikan negara 6,7 triliun rupiah. Dan mencapai puncaknya saat Golkar dan PKS kembali menggiring inisiatif hak angket untuk menuntaskan

Fakta ini membuat saya khawatir. Jangan-jangan ada langkah sistematis untuk menyeragamkan perspektif bahwa koalisi sama dengan kolusi. Atas nama keharmonisan, anggota koalisi diharapkan menutup mata atas dugaan prilaku koruptif yang mungkin saja terjadi. Jika demikian, maka kontrak baru koalisi bukanlah untuk kepentingan rakyat. Namun hanya untuk kepentingan

Transparansi Kontrak Koalisi

Untuk mencegah terajadinya persekongkolan besar atas nama koalisi, rakyat berhak dan wajib tahu poin-poin kontrak baru yang sekarang sedang bergulir. Transparansi merupakan keharusan. Negosiasi dan kolusi dalam ruang tertutup adalah biang kerok pembajak demokrasi.

Biarkan rakyat tahu dan terlibat dalam kontrak koalisi yang baru. Jika tidak, saya kuatir format koalisi yang kelak terbentuk bukanlah untuk rakyat.

Sumber : www.detik.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here