Jakarta, 23 Februari 2026 – Keputusan Pemerintah Indonesia untuk secara resmi bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang digagas Donald Trump telah memicu gelombang diskusi dan pro-kontra di tengah masyarakat. Kebijakan strategis ini, yang mencakup komitmen pengiriman ribuan pasukan perdamaian ke Gaza serta iuran keanggotaan sebesar 17 triliun rupiah, menjadi sorotan utama dalam survei terbaru Median (Media Survei Nasional).

Berdasarkan pengambilan data pada 10-14 Februari 2026, Median menemukan bahwa mayoritas publik (50,4%) menyatakan TIDAK SETUJU Indonesia bergabung dalam Board of Peace. Penolakan ini didorong oleh kekhawatiran akan dominasi Amerika Serikat dan Israel (14,6%) serta keberatan atas beban iuran triliunan rupiah yang dianggap sebagai pemborosan (9,6%).

Temuan penting lainnya menunjukkan bahwa publik sangat peduli dengan isu Palestina. Sebanyak 66,2% responden merasa khawatir keanggotaan dalam BoP justru akan melemahkan posisi Indonesia dalam membela kemerdekaan Palestina. Selain itu, 62,5% publik menilai penjelasan pemerintah mengenai keputusan ini masih belum jelas.

Di tengah pusaran isu internasional tersebut, Median juga memotret dinamika elektabilitas tokoh nasional. Hingga Februari 2026, Prabowo Subianto masih kokoh memimpin klasemen elektabilitas calon presiden dengan 29%, diikuti oleh Anies Baswedan (20,6%) dan Dedi Mulyadi (17%). Sementara untuk posisi calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka menempati urutan teratas dengan elektabilitas 17,9%.

Dapatkan data mendalam mengenai sikap berbagai organisasi kemasyarakatan (seperti NU dan Muhammadiyah) terhadap isu ini, alasan mendetail di balik pro-kontra publik, serta tren elektabilitas 10 besar tokoh nasional selengkapnya dalam laporan lengkap kami.

• Pengguna Media Sosial di Indonesia dari populasi pemilih sekitar 62,7%. Jumlah ini cukup besar, sehingga mengetahui persepsi publik pengguna media sosial atas sebuah peristiwa bisa menjadi bahan untuk memahami pikiran publik atas peristwa tersebut
• Akhir Agustus hingga awal September, Sebagian besar kota di Indonesia diguncang oleh aksi unjuk rasa
• Aksi unjuk rasa yang bermula di DPR RI tanggal 25 Agustus 2025 yang bermula pada tuntutan agar DPR membatalkan beberapa tunjangan yang dianggap berlebihan di saat beban ekonomi masih berat ternyata berlanjut menjadi aksi jalanan yang besar dan meluas setelah Affan Kurniawan yang berprofesi sebagai Ojek Online (OJOL) wafat tanggal 28 Agustus 2025
• Selain memicu unjuk rasa, terjadi aksi kekerasan dan penjarahan serta pembakaran di beberapa tempat
• Survei yang dilakukan melalui media sosial terutama melalui platform Meta dilakukan untuk membedah persepsi dan pikiran publik terhadap peristiwa itu dan beberapa opini yang berkembang di seputar aksi unjuk rasa tersebut
• Ada beberapa hal dari pikiran publik yang perlu digali
  • Persepsi Publik tentang Anatomi Unjuk Rasa
  • Tingkat Pengetahuan
  • Citra dan persepsi atas Unjuk Rasa
  • Penyebab Aksi menurut pikiran publik
  • Penilaian dan persepsi atas penanganan unjuk rasa
  • Persepsi atas isu-isu kontroversial yang berkembang di seputar unjuk rasa tersebut
• Temuan dalam survei ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi semua pihak agar mampu menangani serta mengupayakan agar siklus kekerasan yang sempat terjadi selama unjuk rasa beberapa waktu lalu tidak terulang, dan ada perbaikan kebijakan yang signifikan yang bsa dirasakan oleh masyakarat
• Termasuk juga di dalam survei ini kami menilai persepsi masayarakat atas isu Palestina Israel terkini

Survei ini bertujuan untuk menggali persepsi publik (dalam hal ini pengguna media sosial) atas beberapa peristiwa yang menarik perhatian publik.

Selain itu juga ada beberapa peristiwa yang diukur perhatian publiknya secara berkala.Di antara hal menarik untuk diuji adalah persepsi publik atas konflik palestina israel, maraknya lagi isu ijazah, isu pengajuan surat pemakzulan dll.

Data yang ditampilkan menampilkan persepsi publik sesuai dgn waktu pengambilan data

Dalam dua pekan terakhir, situasi politik di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan, ditandai dengan munculnya gerakan tagar Kabur Saja Dulu serta perkembangan hukum yang melibatkan Sekjen PDIP. Isu-isu tersebut memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat.

Untuk memahami persepsi publik secara cepat, lembaga survei Median melakukan survei terhadap netizen di media sosial terkait isu-isu tersebut.

Untuk temuan survei lebih lanjut, silakan download file berikut: